Ringkasan alur ini disusun sebagai panduan edukatif berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 dan bukan merupakan nasihat hukum.
Putusan pengadilan dan pengumuman resmi
Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara, menunjuk hakim pengawas serta kurator atau pengurus, lalu mengumumkan putusan di surat kabar harian.
Pihak terkait: Majelis Hakim Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, Kurator atau Pengurus
Rujukan: UU No. 37 Tahun 2004
Pendaftaran tagihan kreditur
Kreditur mendaftarkan rincian piutang beserta bukti pendukung sebelum batas waktu yang ditetapkan hakim pengawas melalui kurator atau pengurus.
Pihak terkait: Kreditur separatis, preferen, konkuren, dan Kurator/Pengurus
Rujukan: UU No. 37 Tahun 2004
Rapat kreditur dan pencocokan piutang
Kurator atau pengurus menyusun Daftar Piutang Sementara (DPS) untuk dicocokkan bersama kreditur dan debitur di hadapan hakim pengawas hingga ditetapkan menjadi Daftar Piutang Tetap (DPT).
Pihak terkait: Hakim Pengawas, Kurator/Pengurus, Kreditur, Debitur
Rujukan: UU No. 37 Tahun 2004
Rencana perdamaian atau insolvensi
Pada perkara PKPU, debitur dapat mengajukan rencana perdamaian untuk diputuskan melalui pemungutan suara kreditur. Jika rencana perdamaian ditolak atau tidak tercapai, harta debitur berada dalam keadaan insolvensi.
Pihak terkait: Debitur, Kreditur, Pengurus/Kurator, Hakim Pengawas
Rujukan: UU No. 37 Tahun 2004 (Pasal 285 untuk homologasi)
Pemberesan dan penjualan aset boedel
Kurator menginventarisasi, menaksir nilai, dan melelang atau menjual harta pailit dengan persetujuan hakim pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pihak terkait: Kurator, Hakim Pengawas, Penawar / Investor
Rujukan: UU No. 37 Tahun 2004 (Pasal 185)
Pembagian hasil boedel dan pelaporan berkala
Hasil penjualan boedel dibagikan kepada kreditur berdasarkan urutan prioritas (separatis, preferen, konkuren), disertai penyusunan laporan berkala kurator setiap tiga bulan kepada hakim pengawas.
Pihak terkait: Kurator, Hakim Pengawas, Kreditur
Rujukan: UU No. 37 Tahun 2004 (Pasal 74 dan Pasal 192)