Kuratorku Logo
Kuratorku.comKepailitan & PKPU
  • Alur Perkara
  • Direktori Perkara
  • Lelang Boedel
  • Pusat Hukum
Masuk Portal

Alur perkara kepailitan dan PKPU

Tahapan utama penanganan perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Indonesia.

Ringkasan alur ini disusun sebagai panduan edukatif berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 dan bukan merupakan nasihat hukum.

  1. 1

    Putusan pengadilan dan pengumuman resmi

    Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara, menunjuk hakim pengawas serta kurator atau pengurus, lalu mengumumkan putusan di surat kabar harian.

    Pihak terkait: Majelis Hakim Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, Kurator atau Pengurus

    Rujukan: UU No. 37 Tahun 2004

  2. 2

    Pendaftaran tagihan kreditur

    Kreditur mendaftarkan rincian piutang beserta bukti pendukung sebelum batas waktu yang ditetapkan hakim pengawas melalui kurator atau pengurus.

    Pihak terkait: Kreditur separatis, preferen, konkuren, dan Kurator/Pengurus

    Rujukan: UU No. 37 Tahun 2004

  3. 3

    Rapat kreditur dan pencocokan piutang

    Kurator atau pengurus menyusun Daftar Piutang Sementara (DPS) untuk dicocokkan bersama kreditur dan debitur di hadapan hakim pengawas hingga ditetapkan menjadi Daftar Piutang Tetap (DPT).

    Pihak terkait: Hakim Pengawas, Kurator/Pengurus, Kreditur, Debitur

    Rujukan: UU No. 37 Tahun 2004

  4. 4

    Rencana perdamaian atau insolvensi

    Pada perkara PKPU, debitur dapat mengajukan rencana perdamaian untuk diputuskan melalui pemungutan suara kreditur. Jika rencana perdamaian ditolak atau tidak tercapai, harta debitur berada dalam keadaan insolvensi.

    Pihak terkait: Debitur, Kreditur, Pengurus/Kurator, Hakim Pengawas

    Rujukan: UU No. 37 Tahun 2004 (Pasal 285 untuk homologasi)

  5. 5

    Pemberesan dan penjualan aset boedel

    Kurator menginventarisasi, menaksir nilai, dan melelang atau menjual harta pailit dengan persetujuan hakim pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pihak terkait: Kurator, Hakim Pengawas, Penawar / Investor

    Rujukan: UU No. 37 Tahun 2004 (Pasal 185)

  6. 6

    Pembagian hasil boedel dan pelaporan berkala

    Hasil penjualan boedel dibagikan kepada kreditur berdasarkan urutan prioritas (separatis, preferen, konkuren), disertai penyusunan laporan berkala kurator setiap tiga bulan kepada hakim pengawas.

    Pihak terkait: Kurator, Hakim Pengawas, Kreditur

    Rujukan: UU No. 37 Tahun 2004 (Pasal 74 dan Pasal 192)

Lihat direktori perkaraBuka pusat hukum
Logo Kuratorku
Kuratorku.com

Platform informasi administrasi perkara kepailitan, verifikasi tagihan kreditur (PKPU), dan lelang aset boedel pailit di Indonesia.

Direktori publik

  • Katalog lelang boedel
  • Direktori perkara
  • Direktori kurator

Portal pengguna

  • Ruang kerja kurator
  • Pengajuan tagihan kreditur
  • Portal penawar lelang
  • Supervisi hakim pengawas

Panduan & akun

  • Pusat hukum
  • Masuk akun
  • Daftar akun

© 2026 Kuratorku.com. Seluruh hak cipta dilindungi.

Pedoman hukum kepailitanKebijakan privasi